Dibalik ANGKA dan FAKTA Pendidikan Maluku

Masalah terbesar yang ada di Maluku adalah terkait masalah pendidikan. Ini menjadi persoalan paling mendasar di Maluku. Jika kualitas pendidikan baik maka baik pula Sumberdaya Manusia.

Maluku memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau sehingga mengakibatkan adanya perbedaan budaya, adat istiadat, hingga kualitas pendidikan masing-masing daerah di Maluku. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang ada di Maluku hingga kini masih belum bisa dirasakan secara merata bagi warga Maluku. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan dari tahun ketahuan yang terjadi di Maluku.

Data Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Maluku makin menurun. Di antara 33 propinsi yang ada di Indonesia menempati urutan ke 33. Data lain menunjukkan hal yang sama, menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Maluku berada pada urutan ke-29 dari 33 propinsi. Posisi Maluku berada di bawah Irian dan lain-lain. Walaupun tidak semua daerah menurun tetapi hal ini menjadikan pendidikan di Maluku tidak merata.

Kualitas pendidikan di sangat memprihatinkan, mutu pendidikan yang rendah, kualitas pendidikan yang Maluku jauh dari kata memuaskan, hal ini ditambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi setiap warganya. Bahkan di daerah tertentu terlihat jelas masih banyak warga Maluku yang belum mendapatkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan di Indonesia selalu masih disesuaikan dengan kondisi politik dan sistem birokrasi yang ada, padahal hal itu bukanlah masalah utama, yang terpenting adalah bagaimana bukti terealisasinya di kehidupan pendidikan yang nyata termasuk kurangnya pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan di daerah-daerah trertinggal yang masih jauh dari kata standar nasional yang telah diberlakukan di daerah-daerah kawasan pendidikan yang sudah sangat maju, di bandingkan daerah Maluku ini.

Kualitas pendidikan Maluku saat ini masih rendah dan bisa dibilang memprihatinkan. Masih sering dijumpai bangunan sekolah yang buruk kondisinya. Bahkan sekolah-sekolah yang beratapkan langit pun masih banyak. Siswa tidak mendapatkan pasokan buku yang memadai. Dan yang fatal lagi adalah mahalnya biaya sekolah. Padahal kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Inilah realita yang dialami dunia pendidikan di Maluku.

Kondisi diataslah yang menghambat Maluku untuk bisa bangkit mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Minimnya kualitas dan fasilitas pendidikan tentunya berdampak secara signifikan terhadap kualitas manusia itu sendiri. Begitu banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah tentunya tidak bisa kita selesaikan secara cepat.

Hal ini juga dibenarkan oleh LSI bahwa indeks pengembangan manusia di Maluku masih sangat jauh dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang ada di Indonesia yaitu pada tahun 2008 – 2011 pendidikan di Maluku masih sangat memprihatinkan menurut LSI hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu, peratama kebijakan pemerintah yang kurang memerhatikan pemerataan pendidikan, kedua pendidikan di Maluku selalu dipolitisasi, Ketiga minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang belum terjangkau di seluru Kabupaten/kota, keempat masih banyak warga masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan serta sebagian besar adalah tamatan SD dan juga makin mahalnya biaya pendidikan. Menurut LSI pendidikan yang terjadi Maluku hanya berasaskan sebuah hasil akhir (nilai) tetapi pada kenyataan sumber daya manusia Maluku kurang memiliki prestasi dibandingkan dengan daerah yang lain di Indonesia. Selain itu juga kualitas lulusan di Maluku menurun dari tahun ke tahun dengan adanya pendidikan gratis, pada tahun (2009) presentase kelulusan 98%,  (2010) 97%, (2011) 96.5 %, (Dinas Pendidikan dan Dikti). Dan masih banyak lagi masalah rendahnya kualitas pendidikan di Maluku. Meski pemerintah menegaskan pendidikan di Maluku semakin membaik tapi pada kenyataan berbanding terbalik.

Di Maluku, dana sepertinya tak jadi persoalan. Karena, anggaran yang masuk untuk Pemerintah ini jumlahnya lumayan: trilyunan rupiah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapa yang kemudian dialokasikan ke sektor pendidikan?

Ini yang kemudian menjadi persoalan berarti di Maluku, entah memang karena rumitnya system birokrasi ataukah memang bantuan-bantuan itu di pangkas habis. Angka-angka yang pemerintah umumkan bahwa kualitas pendidikan di Maluku semakin membaik toh pada kenyataan berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan.

Solusi yang saya berikan untuk sedikit mengatasi masalah ini adalah Pemerinta harus lebih peka melihat nasib anak-anak Maluku yang ada di pedalaman, pemerintah bisa menggunakan jasa mahasiswa untuk membantu. Untuk mengetahui permasalahan mereka maka perlu adanya observasi langsung ke daerah mereka. Saya akan melakukan observasi untuk mengetahui masalah mereka apa, apakah gedung tidak memadai, buku-buku kurang ataukah tenaga pengajar yang kurang. Ini kemudian lalu dapat di cari solusi jika gedung yang harus di perbaiki maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk tenaga pengajar saya akan mengajak teman-teman voulunter untuk menjadi tenaga pengajar sementara sampai di temukan tenaga pengajar tetap untuk mereka, untuk buku-buku saya akan melakukan pengumpulan buku-buku kemudian di salurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan. Solusi akan dapat di ketahui jika kita tau apa masalah yang mereka hadapi, untuk mengetahui maka kita perlu melakukan observasi langsung untuk melihat lokasi juga sekaligus bersosialisasi dengan anak-anak tersebut.